Kadin Indonesia Ajak Semua Pihak Wujudkan Ketahanan Pangan

JAKARTA - Ketimpangan ekonomi masih mewarnai sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, entah menyangkut lahan, kesempatan pembiayaan dan pasar, serta kemampuan dan ketrampilan SDM. Padahal sektor ini merupajan hal penting bagi kedaulatan dan keberlangsungan suatu bangsa.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketimpangan ini sangat mencolok, apalagi dikaitkan antara luas lahan pertanian dan jumlah penduduk di Jawa dan luar Jawa. Hampir 40% dari luas persawahan yang ada, yaitu 8,1 juta hektare terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Padahal luas Jawa hanya 7% dari luas daratan Indonesia yang mencapai 181 juta hektare. Ironisnya, 60% penduduk Indonesia dari 265 juta jiwa bermukim di Pulau Jawa. Akibatnya, lahan sawah di Jawa setiap tahun semakin tergerus dan "raib" sekitar 100 ribu hektare, karena beralihnya fungsi persawahan.

Dan masalah penduduk dan pangan ini, mengingatkan kita akan teori ekonom Inggris, Robert Malthus, yang menyatakan laju pertumbuhan penduduk itu seperti deret ukur. Dan laju pertumbuhan pangan seperti deret hitung. Pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan pangan. Dan dalam jangka panjang, manusia akan mengalami krisis sumber daya dan berebut pangan, bila tidak ada ikhtiar untuk mewujdukan ketahanan pangan nasional yang solid.

Kesadaran akan pentingnya swasembada dan ketahanan pangan nasional, membuat Kadin Indonesia melihat perlu terus dikembangkan kebijakan dan kemitraan yang berpihak terhadap pertanian, peternakan, dan perikanan. Sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, yang pada gilirannya menciptakan perekonomian lebih berkeadilan, seperti cita-cita nasional yang termaktub di Sila Kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Untuk menggapai ini, Kadin Indonesia kembali menyelenggarakan pameran dan seminar bertajuk Jakarta Food Security Summit (JFFS) ke-4, mulai 8-9 Maret 2018 di Jakarta Convention Center, Senayan. JFFS ini pada intinya merupakan upaya untuk menggerakkan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional.

Dalam JJFS ini, Rosan mengajak semua pihak untuk mengatasi kendala pangan, dengan perlu mengembangkan program ekstensifikasi lahan pertanian, terutama di luar Jawa. Program ekstensifikasi tersebut diharapkan tidak terhambat oleh adanya ketentuan bahwa 70% dari total luas daratan sebesar 124 juta-130 juta Ha diperuntukkan bagi Kawasan Hutan.

"Ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, karena tanpa ketersediaan lahan yang cukup, program swasembada dan ketahanan pangan nasional akan sulit tercipta," tandas Rosan, Kamis (8/3/2018).

Lanjut dia, secara simultan pemerintah juga harus mengupayakan untuk melepaskan ketergantungan konsumsi masyarakat kepada beras. Program diversifikasi pangan harus lebih ditingkatkan, mengingat Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sumber-sumber karbohidrat selain beras, seperti jagung, sorghum, kentang, sagu dan umbi-umbian.

Untuk menunjang program diversifikasi tersebut perlu ditetapkan kluster komoditas terkait, di mana untuk mencapai tujuan tersebut juga diperlukan ketersediaan lahan yang memadai. "Indonesia akan mampu berswasembada dan menciptakan ketahanan pangan, dan bahkan mampu menjadi pemasok kebutuhan dan lumbung pangan dunia, apabila tidak terkendala oleh ketersediaan lahan pertanian," paparnya.

(ven)

Let's block ads! (Why?)