loading...
ABCG merupakan skema hasil kolaborasi 4 pihak yang tediri dari akademisi, dunia usaha atau bisnis, komunitas dan pemerintah untuk mendukung pembangunan perumahan swadaya yang berbasis komunitas yang membutuhkan rumah tinggal.
"Setidaknya ada sekitar 6 juta MBR yang unbankable di Indonesia yang belum memiliki rumah. Hal ini menjadi tanggung jawab, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder termasuk Bank BTN dengan melibatkan akademisi serta komunitas," kata Direktur Utama Bank BTN, Maryono dalam keterangan yang diterima SINDOnews di Jakarta, Kamis (27/9/2018).
Dalam skema ini, Bank BTN merepresentasikan dunia usaha/perbankan yang akan memfasilitasi pembiayaan lahan melalui produk KPR BTN Mikro. KPR BTN Mikro yang telah dirilis sejak tahun 2017 lalu, adalah produk yang mengintegrasikan simpanan, pinjaman dan asuransi/penjaminan dalam skala mikro.
Sementara pemerintah diwakili Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, dan Pemerintah Kabupaten Kendal serta Badan Pertanahan Nasional. Dalam skema ABCG, Ditjen Penyediaan Perumahan berperan menyiapkan strategi penyediaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sedangkan akademisi diwakili oleh Undip dan komunitas setempat yang ditunjuk Pemkab Kendal yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat Curug Sewu Asri.
Kelompok Swadaya Masyarakat tersebut yang akan mengorganisasi komunitas, memfasilitasi pembagian kavling, sertifikasi lahan dan merancang serta melaksanakan pembangunan rumah. Sementara Undip berperan melakukan sosialisasi, edukasi dan verifikasi MBR yang layak mendapatkan KPR BTN Mikro dengan skema ABCG serta membuat kajian terkait rumah layak yang terjangkau dan penataan lingkungan.
"Untuk menyentuh MBR, Bank BTN melakukan bundling produk KPR BTN Mikro dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS sehingga akses pembiayaan untuk memiliki lahan lebih terjangkau. Sementara BPN akan membantu pengadaan dan proses sertifikasi lahan," kata Maryono.
Menurut Maryono, sebagai pilot project, Kendal menjadi kabupaten pertama yang mengaplikasikan KPR BTN Mikro dengan skema ABCG. KPR BTN Mikro dengan skema ABCG dapat diakses oleh konsumen dari kalangan MBR, dan bagi yang belum memiliki tanah maupun rumah.
MBR yang dibidik dalam skema ABCG adalah mereka yang hidup di rumah kontrakan, di lingkungan yang tidak layak huni. Sebagian dari mereka berprofesi sebagai pekerja honorer seperti guru tidak tetap, wirausaha, pegawai swasta dan lain-lain.
Adapun syarat-syarat lainnya dari calon debitur dalam pilot project ini adalah mereka yang berusia minimal 21 tahun, penghasilan rata-rata di bawah Upah Minimum Provinsi atau senilai Rp2,5 juta serta belum memiliki rumah dan tanah.
MBR yang sudah terverifikasi oleh Undip nantinya dapat membeli kavling di lahan seluas 1 hektar di desa Curug Sewu, Kecamatan Patehan, Kabupaten Kendal. Lahan seluas 1 hektare tersebut terbagi dalam 63 kavling, dengan luasan masing-masing 84 meter persegi dan didirikan bangunan maksimal seluas 36 meter persegi.
"Dalam simulasi yang kami buat, debitur bisa mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp38 juta dengan skema bundling KPR BTN Mikro dengan BSPS pada program ABCG ini. Untuk mencairkannya, debitur cukup menyediakan uang muka 5% atau sebesar Rp1,9 juta, cicilannya pun relatif ringan yaitu sekitar Rp571 ribu per bulan selama 10 tahun," kata Maryono.
Bagikan Berita Ini
0 Response to "BTN Rilis KPR Mikro ABCG untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah"
Post a Comment