Properti Hadapi Tantangan Berat

JAKARTA - Industri properti tahun depan menghadapi tantangan berat. Hal ini karena dipengaruhi kondisi ekonomi secara umum baik di dalam negeri maupun global.

Dari dalam negeri, industri properti terimbasi oleh suku bunga acuan yang cenderung meningkat, fluktuasi nilai tukar rupiah serta beratnya likuiditas. Adapun dari lingkup global, faktor yang memengaruhi di antaranya dampak perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China dan kebijakan moneter di AS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperingatkan, tahun depan perekonomian secara umum masih mengalami kondisi ketidakpastian. Menurutnya, masih banyak dinamika yang dihadapi sehingga harus diwaspadai.

“Menjelang tutup tahun 2018 dan 2019, banyak peringatan yang harus kita waspadai bersama,” kata Sri Mulyani dalam acara Property Outlook 2019 di Jakarta kemarin.

Beratnya tantangan di industri properti terlihat dari data Bank Indonesia (BI) yang dirilis beberapa waktu lalu. Menurut BI, pada September lalu kredit properti perbankan tumbuh melambat yakni hanya 14,8% secara year on year (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 15,5% yoy. Sedangkan khusus untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA) pada bulan yang sama juga melambat dari sebelumnya tumbuh 14,5% menjadi hanya 13,9% yoy.

Dari sisi penjualan, data BI juga menunjukkan bahwa pada periode kuartal III/2018 penjualan properti residensial mengalami penurunan 14,14% dibanding kuartal sebelumnya (quarter to quarter/qtq). Penurunan ini lebih dalam dibanding kuartal sebelumnya yang hanya 0–08%.

"Penurunan penjualan properti residensial terjadi pada semua tipe rumah, terutama disebabkan oleh menurunnya permintaan konsumen, terbatasnya penawaran perumahan dari pengembang, dan tingginya suku bunga KPR," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman beberapa waktu lalu.

Terkait kondisi ekonomi global, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah melihat bahwa kebijakan ekonomi di AS akan menimbulkan dampak yang luas di dunia. Salah satunya adalah akibat kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral AS (The Fed) yang akan diimplementasikan akhir bulan ini.

“Jadi, sektor properti sangat terpengaruh oleh kebijakan makro ekonomi, karena itu harus diwaspadai di tahun depan, karena di 2018, tidak mudah mengenai nilai tukar rupiah, suku bunga yang meningkat dan likuiditas di tingkat global yang cukup ketat," ucapnya.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, sejumlah lembaga internasional memproyeksi tren perekonomian global di 2019 memang akan mengalami perlambatan. Salah satunya Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2018 dan 2019, menjadi 3,7% dari yang sebelumnya 3,9%.

Begitu juga dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global bakal mengalami perlambatan pada 2019 dan 2020. OECD memperkirakan ekonomi dunia tahun depan dan 2020, hanya akan tumbuh masing-masing sebesar 3,5%.

“Di pertemuan OECD di Argentina G-20 Meeting The Leaders, mereka mengatakan bahwa sudah merevisi outlook dari 2019, revisi outlook 2019 dari 3,9% ke 3,5%. IMF pun demikian. Risiko penurunan target pertumbuhan mulai terjadi dan kemungkinan mengancam ekonomi,” terangnya.

Dengan kenaikan suku bunga The Fed, ujar dia, jumlah peredaran dolar AS akan semakin mengetat. Dampaknya bisa berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang rupiah. Pengetatan likuiditas juga secara tidak langsung akan memengaruhi sektor properti.

Guna mengantisipasi hal tersebut, pemerintah berencana untuk memberikan relaksasi perpajakan kepada sektor properti, sehingga diharapkan sektor properti bisa tumbuh cepat dan tinggi dalam menghadapi 2019.

Sri Mulyani mengakui, perpajakan merupakan salah satu permasalahan di sektor properti. Bahkan, beberapa pengembang sering mengeluhkan masalah perpajakan di sektor properti yang terlalu menumpuk.

Let's block ads! (Why?)