loading...
Oleh karena itu, anggota Komisi C DPRD Jateng, Muhammad Rodhi mendorong agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah (pemda) harus dimaksimalkan, khususnya di sektor nonpajak.
"Hingga kini PAD masih mengandalkan pajak kendaraan bermotor (PKB). Sementara kita tidak selamanya bisa mengandalkan dari sektor tersebut," tandas Rodhi dalam Diskusi Prime Topic MNC Trijaya FM Semarang bertemakan PAD nonpajak di Hotel Harris Sentraland Semarang, Jawa Tengah, Selasa (9/10/2018).
Dan menurut dia, tunggakan untuk pajak kendaraan bermotor juga cukup banyak yakni sebesar Rp7 miliar hingga Rp8 miliar.
Dia menjelaskan, pemerintah seharusnya mulai lebih serius menggarap PAD dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasar Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP menyebutkan bahwa sektor ini bisa berasal dari penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, dari pemanfaatan sumber daya alam dan masih banyak lainnya.
"Secara garis besar PAD non pajak dapat dipungut dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah," jelasnya.
Rodhi menyatakan, apabila bertumpu pada pajak kendaraan, masyarakat tidak terus menerus menyiapkan infrastruktur untuk kendaraan. "Infrastruktur untuk kendaraan di 2017 menelan Rp2,5 triliun. Padahal kita harus menurunkan. Sehingga kita berupaya untuk meraih PAD dari sektor lain. Seperti pemanfaatan aset daerah yang kita miliki, ada tanah, gedung, tetapi belum dimaksimalkan," pungkasnya.
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Jangan Hanya Andalkan Pajak PKB-BBNKB, PAD Nonpajak Harus Dimaksimalkan"
Post a Comment